PAJAK BAGI PEMULA

Atas pegawai di level tertentu, seringkali perusahaan memberikan fasilitas berupa kendaraan dinas, diman dalam kesehariannya kendaraan tersebut dipakai oleh pegawai yang bersangkutan  ataupun kadang keluarganya. dapatkah biaya pemeliharaan kendaraan dinas ini di biayakan? Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal pajak nomor 220 tahun 2002, atas kendaraan dinas pengaturan pembiayaannya adalah sebagai berikut: 1.  Perawatan rutin : 50% biaya pemeliharaan boleh ditanggung oleh perusahaan dan dibebankan langsung sebagai  biaya. 2.  Perbaikan/perawatan besar : 50% biaya perbaikan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan melalui mekanisme Penyusutan Aktiva tetap Kelompok II

Sebagai entitas usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang timbul biaya lain lain berupa sumbangan ke pihak luar.  Secara perpajakan, diakuikah biaya untuk sumbangan? Berdasarkan PP 93 tahun 2010, terdapat beberapa aturan mengenai sumbangan yang dapat dibiayakan. Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas: a.  Dalam rangka bencana alam,  melalui badan penanggulangan bencana  b.  dalam rangka penelitian dan pengembangan, melalui lembaga penelitian c.  fasilitas pendidikan, melalui lembaga pendidikan d. pembinaan olah raga, mellaui lembaga pembinaan olah raga e.  infrastruktur sosial, untuk kepentingan umum bersifat nirlaba bantuan di atas dapat berupa uang atau barang, kecuali bantuan infrastruktur, harus sudah berupa sarana prasarana. Sumbangan yang dapat dibiayakan maksimal sebesar 5% dari p...

Berdasarkan PP 46/2013, untuk penghasilan di bawah 4,8 Milyar per tahun dikenakan PPh Final.  Dimana dalam perjalannya PP ini disempurnakan dengan PP 23/2018.  Pokok-pokok perubahan dalam PP 23/2018 adalah sebagai berikut: Tarif turun menjadi 0,5 %   perhitungan PPh final menyiratkan bahwa setelah membayar pajak ini, UMKM tidak lagi terbebani atas PPh Pasal 25 yang harus diperhitungkan lagi pada akhir tahun pajak. Dalam perubahan PP 23 ditambahkan beberapa persyaratan berupa pembatasan jangka waktu pemanfaatan PP ini, yakni: 1.  orang Pribadi paling lama 7 tahun 2. WP badan berbentuk koperasi, cv atau firma paling lama 4 tahun 3.  WP badan berbentuk PT paling lama 3 tahun jangka waktu ini dihitung dari sejak PP ini terbit, atau sejak WP terdaftar.  misal PT terdaftar tahun 2010, maka paling lama, PT tersebut dapat memanfaatkan PP 23 pada tahun 2021.  Sedangkan PT yang terdaftar pada tahun 2020 dapat memanfaatkan PP 23 hi...

Sudah menjadi kewajiban bagi PNS untuk mendaftar sebagai Wajib pajak dan melaporkan SPT PPh setiap tahunnya. Kewajiban ini melekat ke diri PNS/TNI/Polri sepanjang hidup, artinya meski nanti sudah pensiun, pensiunan tetap memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan.  Jika tidak melapor? siap-siap saja dikenai denda oleh kantor pajak. bagaimana jika hanya memiliki penghasilan dari pensiunan dan tidak memiliki sumber penghasilan lain. Tenang saja, berdasarkan Peraturan Direktur jenderal P[ajak Nomo 20/2013, pensiunan yang semata mata penghasilan dari pensiun, bisa mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP Non Efektif (NE).  Dengan status WP NE, pensiunan yang bersangkutan tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan. Bagaimana pengajuannya? mudah, datang ke kantor pajak terdaftar dengan membawa KTP/identitas lain dan copy SK pensiun. Nanti anda harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan NE yang sudah disediakan di sana.

PMK 197/PMK.03/2015 Anda diperiksa pada tahun 2015 ini? segera manfaatkan fasilitas PMK 197. dengan PMK 197, anda bisa meminta pengurangan 50% dari sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP pemeriksaan. Caranya : lunasi pokok pajak yang tercantum dalam SKP sebelum tahun 2015 berakhir. Kemudian penuhi syarat administrasi sesuai persyaratan PMK 197 yakni fotokopy SKPnya, fotocopy bukti bayar pokok, surat pernyataan bermaterai bahwa sanksi akibat khilaf, dan surat pernyataan bermaterai bahwa tidak melakukan upaya hukum lainnya.  Apakah pasti dikurangi?   - sepanjang anda melunasi pokok pajaknya sebelum Januari 2016, dan anda memenuhi syarat administrasinya, pasti dikurangi 50% sanksi administrasinya. ingat, fasilitas ini hanya untuk hasil pemeriksaan yang keluar pada tahun 2015 Semoga bermanfaat