PAJAK BAGI PEMULA

Dalam usaha, sudah merupakan suatu resiko tatkala piutang usaha yang dimilik tidak dapat ditagih.  Berdasarkan definisi pajak  Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak (PMK-57/2010). Piutang yang tidak tertagih ini, tentu saja berakibat langsung pada keuntungan perusahaan. Namun piutang tersebut tidak serta merta dapat diakui sebagai biaya dalam perpajakan. apa saja yang harus dilakukan agar piutang tersebut dapat digunakan sebagai pegurang penghasilan netto? Syarat pembebanan sebagai biaya adalah sebagai berikut: 1.  telah dibebankan sebagai biaya dalam laoporan laba rugi komersial 2.  menyerahkan daftar piutang kepada Direktorat Jenderal Pajak      - berbentuk hardcopy dan softcopy      - mencantumk...

Sebagai entitas usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang timbul biaya lain lain berupa sumbangan ke pihak luar.  Secara perpajakan, diakuikah biaya untuk sumbangan? Berdasarkan PP 93 tahun 2010, terdapat beberapa aturan mengenai sumbangan yang dapat dibiayakan. Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas: a.  Dalam rangka bencana alam,  melalui badan penanggulangan bencana  b.  dalam rangka penelitian dan pengembangan, melalui lembaga penelitian c.  fasilitas pendidikan, melalui lembaga pendidikan d. pembinaan olah raga, mellaui lembaga pembinaan olah raga e.  infrastruktur sosial, untuk kepentingan umum bersifat nirlaba bantuan di atas dapat berupa uang atau barang, kecuali bantuan infrastruktur, harus sudah berupa sarana prasarana. Sumbangan yang dapat dibiayakan maksimal sebesar 5% dari p...

Berdasarkan PP 46/2013, untuk penghasilan di bawah 4,8 Milyar per tahun dikenakan PPh Final.  Dimana dalam perjalannya PP ini disempurnakan dengan PP 23/2018.  Pokok-pokok perubahan dalam PP 23/2018 adalah sebagai berikut: Tarif turun menjadi 0,5 %   perhitungan PPh final menyiratkan bahwa setelah membayar pajak ini, UMKM tidak lagi terbebani atas PPh Pasal 25 yang harus diperhitungkan lagi pada akhir tahun pajak. Dalam perubahan PP 23 ditambahkan beberapa persyaratan berupa pembatasan jangka waktu pemanfaatan PP ini, yakni: 1.  orang Pribadi paling lama 7 tahun 2. WP badan berbentuk koperasi, cv atau firma paling lama 4 tahun 3.  WP badan berbentuk PT paling lama 3 tahun jangka waktu ini dihitung dari sejak PP ini terbit, atau sejak WP terdaftar.  misal PT terdaftar tahun 2010, maka paling lama, PT tersebut dapat memanfaatkan PP 23 pada tahun 2021.  Sedangkan PT yang terdaftar pada tahun 2020 dapat memanfaatkan PP 23 hi...

Setelah mendaftar NPWP, anda tidak akan lagsung otomatis terdaftar sebagai PKP.  PKP merupakan pengusaha yang memiliki hak dan kewajiab terhadap Pajak  Pertambahan Nilai. Pengukuhan diri ebagai PKP juga menjadi wajib tatkala WP memilik omzet usaha melebihi 4,8 milyar setahun. Pendaftaran PKP dapat dilakukan secara elektronik maupun secara tertulis. Untuk pendaftaran secara elektronik dilakukan dengan melalui menu e-registrastion pada laman www.pajak.go.id.  Formulir yg telah diisi kemudian dicetak dan ditandatangani. Formulir yang telah dicetak, pendaftar diwajibkan untuk mengirimkan kembali ke KPP setempat beserta  dokumen pendukung persyaratan , dengan 2 cara:                          1) scan dan upload seluruh berkas ke laman www.pajak.go.id                          2) mengirimkan dengan jasa ekpedisi dengan surat terc...

Artikel adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. dalam bab ini, akan diuraikan dokumen persyaratan pendaftaran pajak Dokumen yang harus dilampirkan saat pendaftaran bagi: Tidak memiliki usaha, adalah KTP/pasport Memiliki usaha            adalah KTP/pasport, dokumen izin usaha/surat keterangan tempat usaha/surat pernyataan menjalankan usaha bermaterai Bendahara                    adalah KTP dan surat penunjukan sebagai bendahara Wanita kawin dengan pajak terpisah, adalah fotocopy NPWP suami, KK dan surat perjanjian pisah harta Badan   Non Profit      adalah KTP pengurus, akta pendirian dan surat kerangan RT/RW Badan usaha Profit Oriented adalah Akta pendirian, NPWP pengurus, dokumen izin usaha  Pada beberapa kasus, kantor pajak juga meinta kelengkapan tambahan berupa struk pembayaran listrik/PLN.  jadi untuk jaga-jaga, jang lupa untuk membawa serta stru...

Pada beberapa kebutuhan masyarakat seperti mengurus ijin usaha, lamaran kerja dll mensyaratkan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam tulisan ini saya akan membahas prosedur umum pendaftaran NPWP. Ada dua cara pendaftaran yakni 1) secara online, dan 2) pendaftaran langsung. Pendafaran secara online dilakukan dengan melalui menu e-registrastion pada laman www.pajak.go.id.  Formulir yg telah diisi kemudian dicetak dan ditandatangani. Formulir yang telah dicetak, pendaftar diwajibkan untuk mengirimkan kembali ke KPP setempat beserta dokumen pendukung persyaratan , dengan 2 cara:                          1) scan dan upload seluruh berkas ke laman www.pajak.go.id                          2) mengirimkan dengan jasa ekpedisi dengan surat tercatat Kartu NPWP akan dikirmkan oleh Kantor Pajak ke alamat yang tertera pada form pendaftaran. Pend...

Sudah menjadi kewajiban bagi PNS untuk mendaftar sebagai Wajib pajak dan melaporkan SPT PPh setiap tahunnya. Kewajiban ini melekat ke diri PNS/TNI/Polri sepanjang hidup, artinya meski nanti sudah pensiun, pensiunan tetap memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan.  Jika tidak melapor? siap-siap saja dikenai denda oleh kantor pajak. bagaimana jika hanya memiliki penghasilan dari pensiunan dan tidak memiliki sumber penghasilan lain. Tenang saja, berdasarkan Peraturan Direktur jenderal P[ajak Nomo 20/2013, pensiunan yang semata mata penghasilan dari pensiun, bisa mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP Non Efektif (NE).  Dengan status WP NE, pensiunan yang bersangkutan tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan. Bagaimana pengajuannya? mudah, datang ke kantor pajak terdaftar dengan membawa KTP/identitas lain dan copy SK pensiun. Nanti anda harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan NE yang sudah disediakan di sana.

Pada kantor pajak, dikenal apa yang disebut dengan batas waktu pembayaran/penyetoran PPh dan PPN. Secara umum, pembayaran PPh batas waktunya berbeda dengan PPN. Untuk PPN, batas akhir pembayaran adalah sebelum SPT Masa PPN dilaporkan.  SPT PPN paling lambat dilaporkan sebelum akhir bulan, bulan berikutnya. Sedangkan untuk PPh adalah sebagai berikut: 1.  PPh Pasal 21/22/23  adalah tanggal 10 bulan berikutnya 2.  PPh pasal 25/PP 46  adalah tanggal 15 bulan berikutnya Apabila batas waktu pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu pembayaran adalah paling lambat hari kerja berikutnya.

salah satu masalah bagi pensiunan adalah bagaimana mendapatkan bukti potong pajak, sebagai lampiran dalam SPT Tahunan yang harus dilaporkan ke kantor pajak setiap tahunnya. Saat ini, anda tidak perlu khawatir.  Asabri sebagai lembaga pengelola dana pensiunan TNI / Polri, telah membuat link untuk mempermudah pensiunan mendapatkan bukti potong pajaknya. masuk ke website Asabri di www.asabri.co.id  , lalu klik pada bagian formulir pajak. lalu masukkan NIP/NRP pensiunan setelah itu anda tinggal download dan cetak formulir tersebut.

Anda dikenai pajak yang terlalu besar? Dan anda merasa ketetapan tersebut tidak sesuai dengan pendapat anda? segera ajukan keberatan dalam tempo paling lama 6 bulan sejak SKP terbit. www.berbagipajak.blogspot.co.id Hal-hal yang anda perlu siapkan sebelum mengajukan keberatan : 1. hitung tanggal pengajuan anda,  Ingat, hanya bisa diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak SKP terbit/dikirim jika lebih 6 bulan, anda bisa beralih ke permohonan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP. 2. Ingat jumlah pajak yang anda setujui saat pemeriksaan meski tidak lagi menjadi syarat wajib, sangat disarankan untuk melunasi jumlah kekurangan pajak sesuai dengan jumlah yang anda setujui saat pemeriksaan. 3.  Kumpulkan bukti yang mendukung pendapat anda keberatan diproses oleh kantor Wilayah DJP, bukan oleh KPP tempat anda diperiksa. dengan kata lain, keberatan anda diproses oleh pihak ketiga san...

Sebagai Wajib Pajak, tidak menutup kemungkinan, suatu saat anda dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB). www.berbagipajak.blogspot.co.id Mengikuti keluarnya STP dan SKPKB tersebut, Kantor Pajak (KPP)  akan menindaklanjutinya dengan tindakan penagihan aktif yang bisa berujung pada penyitaan dan penahanan jika STP atau SKPKB tersebut belum anda bayar. Bagaimana jika anda tidak merasa bersalah atas "tuduhan" yang diberikan KPP tersebut? Ada 2 jalan yang bisa anda tempuh, yakni proses Keberatan dan Pengurangan/pembatalan. mana yang akan anda pilih sangat bergantung pada kasus yang dituduhkan kepada anda. Secara umum, anda mengajukan Keberatan, jika anda tidak setuju pada sebagian atau seluruh tuduhan KPP, seringkali berkaitan dengan hasil pemeriksaan, atas pokok pajak.  Ini biasanya berkaitan dengan perbedaan pendapat atas nilai omzet, nilai biaya, atau hal-hal lainnya. Pengurangan/pembatalan, lebih kepada sanksi admini...