Bagaimana Memateraikan Dokumen yang terlambat diberi Materai?

dalam beberapa hal, terdapat kasus dimana dokumen yang seharusnya dibubuhi materai, belum dimaterai.  Hal tersebut antara lain karena:
1.  Dokumen akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan
2.  Dokumen belum dibubuhi materai atau dibubuhkan kurang dilunasi sebagai mestinya
3.  Dokumen di buat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia.

Tata cara pemeteraian kemudian adalah:

1.  Datang ke Kantor Pos dengan membawa dokumen yang akan dimateraikan
2.  melunasi materai yang kurang dengan dua cara:
     a.  menempelkan materai tempel sesuai yang kurang dibayar pada dokumen
     b.  membayar dengan surat setoran pajak (SSP) sesuai total jumlah kurang dibayar
          kode akun pajak     : 411611
          kode jenis setoran  : 100
3.  membayar denda keterlambatan pemeraian sebesar 200% dari jumlah kurang dibayar dg SSP
          kode akun pajak     : 411611
          kode jenis setoran  :  512
        (dalam hal terdapat denda)
4.  menyerahkan dokumen ke petugas Pos.    Pejabat Pos membubuhkan cap
         TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2014

        disertai nama, NIPPOS dan tanda tangan pejabat yang bersangkutan pada dokumen dan SSP

Bagaimana membiayakan biaya entertainment?

Secara umum, perusahaan seringkali tidak bisa lepas dari pengeluaran untuk 'entertaint' client.  Apakah biaya ini bisa dibiayakan secara perpajakan?

jawabannya, tentu bisa.  Sepanjang biaya tersebut berubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.


hanya saja biaya ini tidak bisa langsung dibiayakan secara perpajaka.  Agar dapat diakui sebagai biaya dalam perhitungan pajak maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi.

Syaratnya adalah Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).

Untuk perusahaan yang mengeluarkan biaya entertaint, diwajibkan untuk melampirkan pada SPT tahunannya Daftar Nominatif yang berisi:

a. nomor urut
b. tanggal "entertainment" yang telah diberikan
c.   -   nama tempat "entertainment
     -  alamat "entertainment"
     -  Jenis "entertainment"
     -  Jumlah (Rp) "entertainment"
d.  Relasi usaha yang diberikan "entertainment'
     -  nama
     -   posisi
     -  jenis usaha

Bagaimana Cara mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal


Surat keterangan Fiskal (SKF) biasanya diperlukan pada saat WP bermaksud untuk mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa.


Pengajuan SKF diajukan kepada KPP terdaftar.  Dalam hal NPWP cabang, maka pengajuan diajukan oleh NPWP induk dengan ditandatangani oleh pengurus.

Persyaratan yang harus dipenuhi saat pengajuan adalah:
    1. fotokopi SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak terakhir;
      • Yang dimaksud dengan terakhir adalah Surat Pemberitahuan dan/atau pelunasan pajak terakhir yang wajib disampaikan untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak sebelum surat permohonan Surat Keterangan Fiskal diajukan. (Pasal 5 PER-32/PJ/2014)
    2. fotokopi tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak terakhir;
    3. fotokopi Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak terakhir dalam hal terdapat pembayaran dan/atau fotokopi surat persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) UU KUP;
    4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak terakhir, dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak;
    5. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak terakhir, dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak;
    6. fotokopi SPT Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;
    7. fotokopi bukti pelaporan SPT Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;
    8. fotokopi Surat Setoran Pajak Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, dalam hal terdapat pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Masa dimaksud;
    9. Pernyataan bahwa tidak sedang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Cara daftar Pengusaha kena Pajak (PKP)

Setelah mendaftar NPWP, anda tidak akan lagsung otomatis terdaftar sebagai PKP.  PKP merupakan pengusaha yang memiliki hak dan kewajiab terhadap Pajak  Pertambahan Nilai.


Pengukuhan diri ebagai PKP juga menjadi wajib tatkala WP memilik omzet usaha melebihi 4,8 milyar setahun.

Pendaftaran PKP dapat dilakukan secara elektronik maupun secara tertulis.

Untuk pendaftaran secara elektronik dilakukan dengan melalui menu e-registrastion pada laman www.pajak.go.id.  Formulir yg telah diisi kemudian dicetak dan ditandatangani.
Formulir yang telah dicetak, pendaftar diwajibkan untuk mengirimkan kembali ke KPP setempat beserta dokumen pendukung persyaratan, dengan 2 cara:
                         1) scan dan upload seluruh berkas ke laman www.pajak.go.id
                         2) mengirimkan dengan jasa ekpedisi dengan surat tercatat

Untuk pendaftaran secara tertulis dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran PKP.  kemudian formulir berikut dokumen pendukung dikirimkan ke kantor pajak baik secara langsung maupunpos/jasa ekspedisi secara tercatat.

Dokumen yang dipersyaratkan adalah :

WP orang Pribadi :
  1. fotokopi KTP bagi WNI, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  2. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
  3. surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

WP Badan :
  1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  2. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA;
  3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
  4. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 
 WP Badan berbentuk joint operation :
  1. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  2. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotokopi Kartu NPWP OP salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing;
  4. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
  5. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing. 


Bagaimana cara daftar pajak (2)

Artikel adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya.
dalam bab ini, akan diuraikan dokumen persyaratan pendaftaran pajak


Dokumen yang harus dilampirkan saat pendaftaran bagi:

  1. Tidak memiliki usaha, adalah KTP/pasport
  2. Memiliki usaha            adalah KTP/pasport, dokumen izin usaha/surat keterangan tempat usaha/surat pernyataan menjalankan usaha bermaterai
  3. Bendahara                    adalah KTP dan surat penunjukan sebagai bendahara
  4. Wanita kawin dengan pajak terpisah, adalah fotocopy NPWP suami, KK dan surat perjanjian pisah harta
  5. Badan   Non Profit      adalah KTP pengurus, akta pendirian dan surat kerangan RT/RW
  6. Badan usaha Profit Oriented adalah Akta pendirian, NPWP pengurus, dokumen izin usaha 
Pada beberapa kasus, kantor pajak juga meinta kelengkapan tambahan berupa struk pembayaran listrik/PLN.  jadi untuk jaga-jaga, jang lupa untuk membawa serta struk PLN rumah anda